Berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, ditemukan adanya pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Akan tetapi, sampai saat ini, penyelesaian Peristiwa Wamena 2003 masih belum mendapat kemajuan yang signifikan. Baca juga: Kasus Pembunuhan Theys Eluay dan Hilangnya Aristoteles di Papua. Kasus Paniai (2014)
Tragedi kemanusiaan yang terjadi 21 tahun lalu itu, merupakan penderitaan bagi masyarakat di Maluku, sehingga berujung kematian dan kehancuran, dan banyak sekali pelanggaran HAM yang sangat tinggi dan menjadi catatan sejarah yang sangat kelam dan sangat buruk dalam perjalanan umat manusia yang berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia
Komnas Perempuan, kasus di ranah personal mencapai 61% atau 2.098 kasus. Untuk kasus di ranah publik, tercatat total 2978 kasus dimana 1.276 di antaranya dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah negara hanya ditemukan di Komnas Perempuan, dengan peningkatan hampir 2 kali lipat, dari 38 kasus di 2021 menjadi 68
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270. Tlp. Masyarakat sipil mendesak Kejagung membentuk penyidik ad hoc penanganan pelanggaran HAM berat. Jika penyidik ad hoc terbentuk, hal ini akan mengikat Jaksa Agung guna memastikan penyidikan selesai dalam waktu tertentu.Peneliti Elsam Miftah Fadli mengatakan, pelanggaran HAM berat memang masuk dalam agenda Jokowi dalam RANHAM 2015-2019. Namun upaya penyelesaian hanya sebatas koordinasi. Kini, dua kementerian, yakni Kemenkopolhukam dan Kemenkumham tengah menggodok dua regulasi berbeda dalam penyelesaian HAM masa lalu.KETERANGAN PERS Nomor: 64/HM.00/X/2023 Pertemuan Komnas HAM dengan Mendagri terkait Penyampaian Hasil Pemantauan Komnas HAM Atas Penetapan Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pengungsi Internal di wilayah Kabupaten Maybrat - Provinsi Papua Barat Daya. 11 Oktober 2023.Dalam kasus Wadas, juga ada pelanggaran hak masyarakat dalam berpartisipasi dan pengambilan kebijakan serta ada masalah tata kelola dan tanggung jawab korporasi dalam kasus di Kanjuruhan. Berdasarkan catatan Kompas, banyak pengaduan pelanggaran HAM oleh Polri yang diterima Komnas HAM telah terjadi beberapa tahun terakhir. Tahun 2021, dari 2.721 Polisi juga telah memberi atensi kasus ini dan lakukan penyelidikan. DK juga akan mendapat sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan lewat Tim Pengakan Disiplin TPD Pemprov Maluku. “Sanksinya tetap ada tergantung seberapa besar pelanggaran yang dilakukan. Namun sanksi administrasi tetap akan dilakukan," kata Sadali.
Taufan menjelaskan, tiga peristiwa yang telah ditindaklanjuti dengan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, yakni kasus Timor-Timur tahun 1999, Tanjung Priok tahun 1984, dan Abepura tahun 2000. Baca juga: Contoh Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Namun, 12 peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut tak dijabarkan detail oleh Taufan.
Baca juga: Istana Tegaskan Penuntasan Kasus HAM Berat Dipimpin Kemenko Polhukam. Diduga, konflik tersebut terjadi karena persaingan di bidang ekonomi. Pada konflik tersebut Komnas HAM membentu Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Sampit. Menurut, Yayasan Denny JA, tercatat ada sekitar 469 orang meninggal dalam konflik tersebut.2. Sistem hukum yang tidak berjalan. Faktor eksternal penyebab pelanggaran HAM juga meliputi sistem hukum yang lemah dan tidak berjalan. Tidak tegasnya penegakan hukum terhadap para pelanggar HAM merupakan penyebab pelanggaran HAM makin banyak terjadi. Sebab, tidak ada penanganan cepat dan tepat dalam pelanggaran HAM.Kasus pelanggaran HAM ini terjadi pada tahun 1982-1985. ‘Petrus’ merupakan sebuah peristiwa penculikan, penganiayaan dan penembakan terhadap preman yang menganggu ketertiban masyarakat. Pelakunya kemungkinan adalah aparat kepolisian yang menyamar (tidak memakai seragam) namun sampai sekarang masih tidak diketahui kejelasan pelaku ini.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Februari 2020 baru menetapkan perisitiwa Paniai pada 7-8 Desember 2014 merupakan kasus pelanggaran HAM berat menyusul temuan tim.
Respons dari negara-negara barat atas agresi Rusia terhadap Ukraina timpang dengan tindakan yang bermakna terhadap pelanggaran serius oleh beberapa sekutu mereka, termasuk Israel, Arab Saudi, dan Mesir. Hak-hak perempuan dan kebebasan untuk bersuara di bawah ancaman saat negara gagal melindungi dan menghormati hak-hak di dalam negeri.
"Kami masih belum menemukan secara substansial yang berkaitan dengan isu pelanggaran HAM yang diakomodir dengan capres-cawapres, khususnya berkaitan dengan penyelesaian atau penuntasan kasus pelanggaran HAM berat," ujar Wakil Koordinator KontraS, Andi M Rizaldy dalam Siaran Pers Catatan Hari HAM 2023, dilansir dari Tribunnews.com, Minggu (10/12 KOMPAS.com - Konflik Ambon adalah serangkaian kerusuhan yang diawali oleh bentrokan antarwarga di Kota Ambon, Maluku, pada 11 dan 12 September 2001. Dua kelompok massa saling menyerang dengan melempar batu, memblokir jalan, dan merusak kendaraan di sejumlah titik di Ambon.Pandemi Covid-19 memperburuk situasi HAM di Indonesia pada 2020, terutama berkaitan dengan menyusutnya ruang kebebasan berekspresi dan impunitas yang terus berlangsung di Papua.Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan ini ditujukan terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya terluka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia
Tugas negara sangat sederhana: ia harus berani dan bekerja mengembalikan hak warga dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Daftar kasus dan pelanggaran HAM sangatlah banyak, bukan hanya dari masa Orde Baru, tetapi selama 20 tahun terakhir. Jika kita gagal menyelesaikan kasus-kasus ini, kohesi sosial dan integritas negara bakal cepat
